by

Ada 4 Alasan Mengapa UN di Indonesia Harus Dihapuskan

Mendikbud RI Muhadjir (foto:harianterbit)
Mendikbud RI Muhadjir Effendy  (foto:harianterbit)

TAHUN 2017 kemungkinan besar akan menjadi tahun tanpa Ujian Nasional (UN) bagi pelajar SD, SMP dan SMA sederajat di Indonesia. Kemungkinan ini ada, ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy pada akhir November 2016 di beberapa kali kunjungannya, menyatakan, kepada media massa bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyetujui UN akan dimoratorium alias ditiadakan mulai 2017.

Penghapusan UN bukan baru kali ini marak dibicarakan. Sudah sejak 5 tahun lalu ramai dibahas tentang UN yang tidak memiliki banyak dampak positif bagi sektor pendidikan khususnya perkembangan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Berikut 4 alasan UN sebaiknya dihapus, berdasarkan wawancara dengan sejumlah pengamat pendididkan, orangtua, pelajar dan berbagai sumber lainnya:

1.UN tidak berkaitan dengan prestasi dan perkembangan SDM

Center on Education Policy yaitu sebuah penelitian lembaga nirlaba binaan George Washington University melakukan penelitian UN di sejumlah negara bagian Amerika Serikat pada tahun 2002. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa tidak ada keterkaitan Antara UN dengan peningkatan prestasi siswa. Hasil penelitian yang sama juga ditemukan Reardon dkk (2009), Grodsky dkk (2009) dan Holme dkk (2012).

Fakta lainnya yaitu kesuksesan beberapa negara-negara yang tidak memilik sistem UN tetapi saat ini, mata dunia tertuju pada mereka karena berkembang di semua bidang termasuk pendidikan dan SDM. Sedikitnya ada empat negara yang tidak memiliki sistem UN dalam pendidikan namun sangat maju di dunia, yaitu Amerika, Jerman, Kanada dan Australia.

Bukan hanya menjadi negara maju di dunia, dari negara-negara inilah lahir penemu-penemu alat-alat canggih, tokoh-tokoh peraih nobel, dan professor-professor muda dengan teori-teori serta penemuan-penemuan baru yang bermanfaat bagi masyarakat dunia.

2.UN banyak menghabiskan uang negara tanpa manfaat yang besar

Hampir setiap tahun pemerintah harus mengeluarkan dana diatas Rp 500 miliar hanya untuk pelaksana UN. Biaya tersebut untuk biaya cetak soal, pengawasan, pengkoreksian, dan biaya operasional lainnya. Coba banyaknya setiap tahun Rp 500 miliar, jika digunakan untuk kegiatan pengembangan prestasi lewat perlombaan antarpelajar nasional yang rutin tiap tahun, pelatihan guru, studi banding pelajar dan guru ke negara yang maju pendidikannya, sepertinya lebih efektif untuk pengembangan prestasi dan SDM, daripada pelaksanaan UN.

3.UN Disorientasi bagi dunia pendidikan di Indonesia

Pelajar lebih berorientasi kepada kuantitas bukan kualitas pendidikan di sekolah. Hal ini diperkuat dengan pendapat Pakar pendidikan Linda Hammond (1994) dari Columbia University berpendapat UN, bahwa, UN tidak bisa memberi kreativitas kepada pelajar bahkan gurunya.

Setiap tahun sekolah harus terkonsentrasi kepada pelaksanaan UN sehingga strategi belajar tidak sepenuhnya berfokus pada peningkatan prestasi dan kemampuan intelektual pelajar melainkan kepada soal-soal ujian yang harus dihafalkan dan mata pelajaran yang di-UN-kan.

Padahal dalam proses belajar mengajar penting bagi pelajar maupun guru berfokus pada pembelajaran ilmu pengetahuan dikaitan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya dan kemajuan teknologi di daerah dan negara. Sistem UN dianggapnya ‘aneh’ karena setiap daerah seharusnya berbeda sedikit kurikulumnya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Misalnya dalam  pelajaran muatan lokal. Seharusnya pelajaran ini berfokus pada pengembangan kreativitas anak bukan pada nilai-nilai yang bisa ‘diatur guru’ ataupun ‘disetting’ angka yang baik karena pelajar nyontek.

4.UN Rawan Kecurangan (Oknum pelajar dan orangtua serta guru acapkali melakukan ‘pembohongan publik’)

Tiga bulan sebelum UN biasanya pelajar sudah ketar-ketir. Semuanya pasti merasa grogi jangan sampai tidak lulus atau nilai rendah karena itu akan sangat memalukan. Begitu juga sebelum hasil UN diumumkan, sebagian besar pelajar akan tertekan secara psikologis bahkan banyak yang mengaku sempat mengalami stress dan sakit.

Pihak sekolah demi menjaga gengsi sekolah pun acapkali, melakukan kecurangan yaitu membantu siswa menjawab soal dengan benar. Ada kunci soal yang dibagikan oknum guru, calo, atau oknum pegawai Dinas Pendidikan setempat, dengan tujuan keuntungan pribadi. Kecurangan juga dilakukan supaya semua pelajar disekolah tertentu lulus sehingga nama baik dan gengsi sekolah tetap terjaga.

Bukan tidak mungkin beberapa pelajar Indonesia akhirnya memiliki mental ‘tukang bohong’ karena sudah terbiasa curang bahkan dibantu oleh gurunya sendiri saat UN, demi mencapai tujuan utama, yaitu lulus dengan nilai yang baik. Kebiasaan itu bisa menjadi akar kecenderungan melakukan seseorang akhirnya berani melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) jika memegang jabatan nantinya.

Nah, jika UN sudah dihapuskan berarti pemerintah dan semua pihak terkait harus sudah punya sistem yang jelas untuk memfokuskan pelajar, guru dan pihak sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan yang sebenarnya. Ingat Indonesia belum bisa seperti Amerika atau Jerman, bukan karena kekayaan alam yang kurang tetapi salah satu penyebabnya adalah kebodohan. Kebodohan hanya bisa dibasmi oleh pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual.

 

Penulis: Yudith Rondonuwu

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *