by

ESDM Janjikan Kebut Penerbitan IUPK Untuk Permudah Ekspor Mineral

JAKARTA, bagitu.com – Bagi perusahaan tambang yang ingin melakukan ekspor, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berjanji akan mempercepat perubahan status izin pertambangan berjenis Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar

Menurut Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, perubahan jenis izin dari KK ke IUPK bisa berjalan dengan lancar jika perusahaan yang bersangkutan bisa kooperatif dan persyaratan berupa enam syarat amandemen kontrak bisa dipenuhi.

Enam syarat tersebut yakni penciutan luas lahan, divestasi, kewajiban pemurnian dalam negeri, penggunaan Tingkat Kandungan Dalam negeri (TKDN), perubahan status kontrak, dan peningkatan royalti kepada negara.

“Bisa cepat kita lakukan (perubahan status) jika persyaratannya dipenuhi. Disitu ada beberapa penyesuaian ketika mengubah KK menjadi IUPK,” jelas Arcandra di Kementerian ESDM, dikutip dari CNNIndonesia Jumat (6/1).

Pemerintah saat ini tengah menghitung periode yang optimal agar perubahan status KK menjadi IUPK bisa berjalan cepat. Terkait ini, Kementerian ESDM dalam waktu dekat rencananya akan melakukan rapat lagi dengan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.

“Peraturan ini kan sifatnya hour by hour ya, jadi belum pasti. Kami masih membahas hal tersebut. Benar-benar membahas,” ujarnya.

Tetapi, katanya, amandemen status ini rencananya harus dilakukan paling cepat lima tahun dan paling lambat satu tahun sebelum kontrak berakhir. Angka ini terbilang lebih lama dibandingkan ketentuan sebelumnya, yaitu dua tahun sebelum kontrak berakhir.

Namun sangat disayangkan, Arcandra tidak menyebut secara rinci alasan perubahan tersebut. “Ada pertimbangan di mana lima tahun lebih workable,” jelasnya.

Untuk informasi, poin terkait IUPK dan perubahan periode re-negosiasi kontrak merupakan dua dari delapan rekomendasi Kementerian ESDM di dalam perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010. Usulan itu tertuang di dalam surat Kementerian ESDM kepada Kementerian Koordinator bidang Perekonomian tanggal 28 Desember 2016 lalu.

Kendati demikian, usulan ini belum bisa dipastikan merupakan isi revisi beleid tersebut. Sebab, nantinya rekomendasi ini masih akan dirapatkan pihak Kementerian ESDM dengan Kemenko Perekonomian.

Penulis : Simon Siagian.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *