by

Akibat Sebuah Foto di Instagram, Pelatihan Bela Negara Jadi Bermasalah

fpi latihan bela negara
Foto di akun Instagram DPP FPI yang menunjukan Pelatihan Bela Negara di Lebak Banten. (Instagram)

JAKARTA, bagitu.com – Berawal dari sebuah postingan di akun Instagram Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam (DPP FPI) yang memuat foto kegiatan Pelatihan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) yang dilaksanakan pada 5 hingga 6 Januari 2017 di Lebak, Banten, kini berimbas pada nama baik Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Meski klarifikasi terhadap isu pelatihan militer oleh TNI kepada FPI telah dibantah oleh pihak TNI melalui Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) III Siliwangi Kolonel Desi Ariyanto. Klarifikasi Ariyanto sangat jelas menyebutkan bahwa itu bukanlah pelatihan militer, tapi pelatihan bela negara. Ariyanto juga menjelaskan bahwa peserta yang ikut itu tidak semua anggota FPI, hanya kebetulan saja ada anggota FPI yang turut serta.  “Tidak semua FPI, ada beberapa,” kata Ariyanto.

Namun pandangan publik menjadi berbeda karena postingan akun Instagram DPP FPI yang menyebutkan bahwa memang benar itu kegiatan bela negara, tapi dituliskan secara jelas bahwa kegiatan itu digelar oleh TNI dan FPI. “TNI dan FPI menggelar PPBN (Pelatihan Pendahuluan Bela Negara) serta tanam 10.000 pohon di Lebak Banten,” tulis akun Instagram DPP FPI dalam postingan foto.

Akibat dari ramainya pemberitaan tentang keikutsertaan FPI dalam pelatihan bela negara, pihak TNI dari Kodam III Siliwangi melakukan pemeriksaan terhadap Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) Lebak Letnat Kolonel Czi Ubaidillah. Hasil pemeriksaan itu kemudian memutuskan bahwa Letkol Ubaidillah dicopot dari jabatannya sebagai Dandim Lebak.

Menurut Ariyanto dalam sebuah siaran pers, Dandim Lebak dinyatakan telah melakukan kesalahan dalam menjalankan prosedur pelatihan bela negara. Kesalahannya adalah, sebagai Dandim Lebak, Ubaidillah tidak terlebih dahulu memberikan laporan kepada Komandan Komando Resot Militer (Danrem) dan juga kepada Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) III Siliwangi.

Kader Bela Negara dalam sebuah Pelatihan Bela Negara. (Net)

Pelaksanaan pelatihan bela negara kemudian dipertanyakan oleh pihak LSM The Indonesia Human Rights Monitor (Imparsial). Direktur Imparsial Al Araf menyebutkan bahwa pelatihan bela negara yang menjadi program Kementerian Pertahanan ini tidak sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Al Araf memberikan alasan bahwa program pelatihan bela negara ini belum ada regulasinya secara spesifik sehingga kemungkinan bisa terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaannya. Al Araf juga mengemukakan bahwa program pelatihan bela negara hanya akan membebani anggaran negara khususnya anggaran pertahanan. Karena menurutnya, alokasi anggaran pertahanan saat ini belum memadai untuk modernisasi Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) serta untuk peningkatan kesejahteraan prajurit TNI.

Tidak hanya melayangkan kritik terhadap program pelatihan bela negara, Al Araf juga sudah berupaya melalui Imparsial dengan mendesak Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi terhadap program ini. Melalui sebuah keterangan tertulis, Al Araf beralasan bahwa jika Presiden tidak melakukan evaluasi menyeluruh, maka program bela negara akan selalu menimbulkan kontroversi dan dapat berdampak negatif.

Sementara ini banyak pihak yang menanggapi soal pencopotan Dandim Lebak, meskipun pihak TNI sudah menyampaikan alasan pencopotan Dandim Lebak, namun sejumlah pihak justru menganggap karena keikutsertaan FPI. Salah satu tanggapan datang dari Wakil Ketua MPR-RI Hidayat Nur Wahid. “Aneh kalau ada ormas Islam ingin ikut bela negara kemudian malah menghadirkan pencopotan kepada Dandim,” ujar Hidayat.

Hingga kini belum jelas apakah yang menjadi masalah itu adalah program pelatihan bela negara itu ataukah organisasi kemasyarakatan seperti FPI. Jika memang programnya yang bermasalah, maka pemerintah harus melakukan evaluasi. Namun jika FPI yang menjadi masalahnya, maka sebenarnya FPI juga adalah warga negara Indonesia yang berhak mengikuti program pelatihan bela negara ini.

Kementerian Pertahanan melalui Direktur Bela Negara Direktorat Jendral Potensi Pertahanan Laksamana Pertama Muhammad Faisal mengatakan bahwa program ini bisa diikuti oleh setiap warga negara Indonesia, termasuk juga anggota FPI.

Penulis: Leon Manua.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *