by

Merah-Putih Bertulisan Arab dan Bergambar Pedang, Massa FPI Terindikasi Menghina Bendera Negara

fpi hina bendera merah putih
Bendera Merah-Putih bertulisan Arab dengan gambar dua buah pedang menyilang dijadikan atribut demo massa Front Pembela Islam (FPI) di Mabes Polri, Senin (16/1/2017). (KOMPAS)

JAKARTA, bagitu.com – Aksi demo organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) pada Senin (16/1/2017) kini menuai kontroversi. Pasalnya massa FPI membawa atribut berupa bendera negara Indonesia, Merah-Putih, yang ditambahkan sebuah kalimat dalam bahasa Arab dengan dua buah pedang menyilang di bawah tulisan Arab tersebut.

Aksi demo FPI ini bermaksud untuk menyampaikan aspirasi mereka di depan markas besar Polri dengan tuntutan penindakan hukum terhadap insiden dengan ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Selain itu tuntutan massa FPI adalah agar Kapolri mencopot Kapolda Jawa Barat karena dinilai tidak netral dalam penegakan hukum sehingga menimbulkan insiden antara massa FPI dan massa GMBI di Bandung, Jawa Barat.

Ribuan massa FPI yang melancarkan aksi itu membawa berbagai atribut seperti panji FPI, bendera Palestina, panji hitam bertuliskan kalimat Arab, dan bendera Merah-Putih. Atribut-atribut itu terlihat biasa saja, namun ada satu atribut yang dibawa massa FPI yang mengundang kontroversi. Sebuah bendera Merah-Putih bertulisan Arab dengan gambar dua buah pedang menyilang tampak dikibarkan massa FPI saat aksi demo berlangsung.

Hal tersebut mengundang reaksi dari Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian. Menurut Tito, pihaknya akan segera meminta pertanggungjawaban dari koordinator lapangan (Korlap) dan penanggung jawab aksi demo. Dengan tegas Tito menyampaikan bahwa adanya aturan dalam Undang-undang tentang penggunaan lambang negara, serta adanya sangsi hukum yang harus dikenakan bagi pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran.

Saat ini Tito mengaku sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus ini sehingga dibutuhkan informasi tentang siapa yang membuat dan mengusung bendera tersebut. “Siapa yang membuat, siapa yang mengusung, penanggung jawab, korlapnya, akan kami panggil,” tegas Tito pada Rabu (18/1/2017).

Jika hasil penyelidikan Polri menunjukan adanya indikasi penghinaan bendera negara, maka oknum pelaku bisa dijerat dengan Pasal 154a KUHP juncto Pasal 68 UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Berdasarkan aturan hukum tersebut, pelaku bisa dikenakan sangsi 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 500 juta.

Penulis: Leon Manua.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *