Pernah Jadi Anggota DPR, Menteri dan Hakim, Ini Profil Patrialis

Patrialis Akbar. (foto:tempo)

JAKARTA, bagitu.com— Patrialis Akbar dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dia tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sebuah pusat perbelanjaan di Grand Indonesia, Rabu (25/1).

Selain mengamankan uang USD 20 ribu dan SGD 200 ribu dari tangan Patrialis, KPK juga menyita dokumen pembukuan perusahaan, catatan-catatan dan aspek lain yang relevan dengan perkara, voucher pembelian mata uang asing, dan draf putusan perkara nomor 129/PUU-XIII/2015 yang merupakan nomor perkara uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014.

Siapa Patrialis Akbar? Ini Profil lengkapnya.

Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H. lahir di Padang, Sumatera Barat, 31 Oktober 1958. Dia adalah salah satu tokoh yang memiliki pengalaman di tiga cabang kekuasaan di Indonesia yakni Legslatif, Eksekutif dan Yudikatif.

Patrialis Akbar menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Jakarta tahun 1983. Untuk pendidikan S2 dia selesaikan di Program Magister Hukum Universitas Gajah Mada tahun 2010. Kemudian melanjutkan S3 Doktor (Hukum) di Universitas Pajajaran, Bandung tahun 2012.

Dia menjadi politisi Partai Amanat Nasional (PAN) dan menjadikan dirinya anggota DPR-RI dua periode 1999-2004 dan 2004-2009 dari daerah pemilihan Sumatera Barat.

Pada masa pemerintah Presiden SBY, dia terpilih menjadi Menteri Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.  Selanjutnya, patrialis Akbar menjadi Hakim Konstitusi masa jabatan 2013 – 2018 pada 13 Agustus di Istana Negara, Jakarta.

Selama di Senayan, Patrialis sempat tergabung di DPR maupun MPR. Di MPR, Patrialis tercatat sebagai salah satu pelaku perubahan UUD 1945 tahun 1999 – 2002 dengan menjadi Anggota BP MPR, PAH III, serta PAH I. PAH III (1999) maupun PAH I (2000-2002) inilah yang merancang perubahan UUD 1945. Sementara di DPR, Patrialis tercatat menjadi komisi III yang salah satunya membidangi masalah hukum. Patrialis melewati masa dua periode di DPR hingga ia akhirnya memutuskan untuk berhenti.

Patrialis aktif kembali di dunia politik dengan tergabung dalam Tim Sukses Pasangan SBY-Boediono pada 2009 sebagai anggota tim advokasi dan bantuan hukum. Dia kemudian terpilih menjadi Menteri Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Selain tiga jabatan tersebut, dia juga pernah menjadi dosen di Universitas Muhamadiyah Jakarta (1989 – 1992), Pengacara dan Penasehat Hukum (1989 – 1999), Anggota Kompolnas (Okt 2009 – Okt 2011) serta Komisaris Utama PT. Bukit Asam Tbk (Des 2011 – Juli 2013).

Prestasinya bidang akademik, politik dan pemerintahan yang cemerlang dari Patrialis Akbar akhirnya harus terhenti setelah dia tertangkap Operasi tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (25/1/2017).

Penulis: Franky Tangkudung

Tags: