Mahkamah Konstitusi Pecat Patrialis Akbar

Patrialis Akbar. (foto:merdeka).

JAKARTA, bagitu.com— Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), Rabu (25/1) akhirnya resmi dibebastugaskan dari posisinya sebagai hakim di MK. Patrialis ditangkap KPK terkait dengan suap dalam uji materi nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dari OTT tersebut, Patrialis diduga menerima USD 20 ribu dan SGD 200 ribu dari pengusaha impor daging, Basuki Hariman.

Ketua MK Arief Hidayat mengatakan, keputusan tersebut merujuk pada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Majelis Kehormatan dan Pembebastugasan Hakim.

“Mahkamah Konstitusi membebastugaskan hakim Patrialis Akbar dari tugas dan kewenangannya sebagai Hakim Konstitusi sejak hari ini, Jumat 27 Januari 2017,” kata Arief dalam jumpa pers di Gedung MK, Jumat (27/1).

Dijelaskan Arief, keputusan tersebut diambil berdasarkan usulan dari Dewan Etik MK, yang kemudian dilanjutkan dengan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

Presiden Joko Widodo memberikan komentarnya terhadap kasus yang menyeret menteri Hukum dan HAM Presiden Susilo bambang Yudhoyono. Menurutnya, kasus tersebut menjadikan pelajaran bagi semua instrument bangsa.

“Kasus tertangkapnya Hakmi MK Patrialis Akbar, membuat kita harus lebih tegas dalam reformasi hukum,” kata Joko Widodo.

Sementara, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada penegakan hukum.

“Kasus Patrialis kita serahkan ke hukumlah. Karena tentu, Patrialis juga mengemukakan dari sisi dia sendiri,” ujarJusuf Kalla.

Diketahui, setelah menjalani proses pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Patrialis Akbar yang keluar dengan rompi oranye membantah dirinya menerima uang suap.

“Bagi saya ini ujian, Demi Allah saya dizalimi. Nanti kalian bisa tanya sama Basuki. Bicara uang saja saya nggak pernah. Sekarang saya jadi tersangka,” ujar Patrialis setelah diperiksa KPK pada Jumat (27/1).

Diketahui, Patrialis Akbar ditangkap oleh penyidik KPK bersama wanita di Grand Indonesia, Rabu (26/1). Penangkapan dilakukan atas dugaan penerimaan suap dari Basuki Hariman, terkait pengajuan judicial review atau uji materi undang undang Nomor 41 Tahun 2014.

Patrialis diduga sudah menerima uang suap dalam tiga kali termin pembayaran. Dia diduga menerima USD 20.000 dan 200.000 dolar Singapura. Saat melakukan transaksi yang ketiga, patrialis beserta sejumlah orang ditangkap. KPK sudah menetapkan empat tersangka yakni PAK dan KM diduga sebagai penerima disangkakan pasal 12c atau pasal 11 UU nomor 31/1999 sebagaimana diubah menjadi UU nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1. Sedangkan BHR dan NJF diduga sebagai pemberi disangkakan pasal 6 ayat 1, pasal 13 UU nomor 31/1999 seperti diubah UU 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penulis: Franky Tangkudung

 

Tags: